BLOG SAHABAT PHI
Blog Hubungan Industrial
PP 18/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
at January 29, 2021
Email This
BlogThis!
Share to X
Share to Facebook
← Newer Post
Older Post →
Home
Popular Posts
Prosedur Penyumpahan Ditemukannya Bukti Baru (Novum)
Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata yang diajukan dengan alasan telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (...
Contoh Perjanjian Bersama Melalui Perundingan Bipartit
PERJANJIAN BERSAMA Melalui Perundingan Bipartit Kami yang bertanda tangan di bawah ini: RP, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini berti...
Surat Kuasa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
A pabila dalam surat kuasa khusus tersebut (maksudnya: pada pengadilan dalam tingkat pertama) disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pu...
Contoh 2: Daftar Alat Bukti Surat Penggugat
DAFTAR ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT Perkara Nomor XXX/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst Antara AB ..................... sebagai PENGGUGAT; Lawan PT....
Cara Membuat dan Contoh 1 Kronologi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Kronologi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Kronologi adalah urutan waktu atas beberapa peristiwa yang terjadi da...
Contoh Surat Permohonan Bipartit Hubungan Industrial
Jakarta, 7 Februari 2019 Nomor: 7/LO-HM/II/2019 Lamp. : 1 (satu) berkas Kepada Yth, Pimpinan PT. Tujuh Dua Jl. Sibanba...
Contoh 2: Replik di Pengadilan Hubungan Industrial
REPLIK Perkara Nomor XXX/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst Antara AB --------------------------------- sebagai Penggugat; Lawan PT. X ------------...
Contoh Memori Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial
Klik: Contoh Surat Kuasa P gt Contoh Surat Kuasa T gt Contoh Gugatan Contoh Jawaban Contoh Replik Contoh Duplik Contoh Daftar Bukti P...
Perbedaan Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terdapat cukup banyak perbed...
SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/00/9350 Tanggal 23-11-2016 : Melarang Penahanan Ijazah