Perpres 5/2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad-Hoc

Perpres No. 5/2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad-Hoc dalam Lampiran II ditetapkan kenaikan tunjangan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menjadi: 

1. sebesar Rp 17.500.000,00,- bagi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pertama/Pengadilan Negeri; dan 

2. sebesar Rp 32.500.000,00,- bagi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Kasasi/Mahkamah Agung; 

berlaku sejak tanggal 11 Januari 2013. 

Sebelumnya

Tahun 2011

Hakim Ad-Hoc tingkat Pengadilan Negeri Rp5.500.000,-;

Hakim Ad-Hoc tingkat Mahkamah Agung Rp12.000.000,-;

Tahun 2006

Hakim Ad-Hoc tingkat Pengadilan Negeri Rp3.750.000,-;

Hakim Ad-Hoc tingkat Mahkamah Agung Rp7.500.000,-;

Perpres No. 5/2013

   

Lampiran II Perpres No. 5/2013

 

Read More

Perpres 20/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial

Perpres No. 20/2011 ini menaikkan tunjangan Hakim Ad-Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial dari: 

a. sebesar Rp. 3.750.000,00,- bagi Hakim Ad-Hoc PHI tingkat Pengadilan Negeri; dan 

b. sebesar Rp. 7.500.000,00,- bagi Hakim Ad-Hoc PHI tingkat Mahkamah Agung; 

berlaku sejak Hakim Ad-Hoc PHI dilantik dimulai sejak tanggal 1 April 2006 sesuai Perpres No. 96/2006;

menjadi: 

a. sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Pertama (Pengadilan Negeri); dan 

b. sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bagi Hakim Ad-Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Kasasi; 

berlaku sejak tanggal 22 Maret 2011.

 

Read More

Perpres 96/2006 tentang Tunjangan dan Hak-hak Lainnya bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial

Perpres No. 96/2006 ini untuk pertama kali ditetapkan besarnya tunjangan bagi setiap Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut: 

a. Pada Pengadilan Negeri sebesar Rp. 3.750.000,00,- 

b. Pada Mahkamah Agung sebesar Rp. 7.500.000,00,-

berlaku sejak Hakim Ad-Hoc PHI dilantik dimulai sejak tanggal 1 April 2006. 

 

Read More

Perpres 21/2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Read More

Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Read More

Perpres 17/2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional

Read More

Perpres 94/2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Read More

Perpres 7/2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

Read More

Perpres 36/2O2O TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

Read More