Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 89/G/2017/PTUN.JKt, tanggal 17 Oktober 2017, ini menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa dengan objek sengketa berupa penetapan pengawas ketenagakerjaan.
Blog Hubungan Industrial
Popular Posts
-
Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata yang diajukan dengan alasan telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (...
-
PERJANJIAN BERSAMA Melalui Perundingan Bipartit Kami yang bertanda tangan di bawah ini: RP, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini berti...
-
A pabila dalam surat kuasa khusus tersebut (maksudnya: pada pengadilan dalam tingkat pertama) disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pu...
-
DAFTAR ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT Perkara Nomor XXX/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst Antara AB ..................... sebagai PENGGUGAT; Lawan PT....
-
Kronologi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Kronologi adalah urutan waktu atas beberapa peristiwa yang terjadi da...
-
Jakarta, 7 Februari 2019 Nomor: 7/LO-HM/II/2019 Lamp. : 1 (satu) berkas Kepada Yth, Pimpinan PT. Tujuh Dua Jl. Sibanba...
-
REPLIK Perkara Nomor XXX/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst Antara AB --------------------------------- sebagai Penggugat; Lawan PT. X ------------...
-
Klik: Contoh Surat Kuasa P gt Contoh Surat Kuasa T gt Contoh Gugatan Contoh Jawaban Contoh Replik Contoh Duplik Contoh Daftar Bukti P...
-
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) terdapat cukup banyak perbed...
-
